Examine This Report on reformasi intelijen

Examine This Report on reformasi intelijen

Blog Article

, Indonesia masih memiliki banyak sasaran yang bisa menjadi simbol dari eksistensi asing/barat. Kedua

[9] Hal utama yang perlu diperhatikan dalam reformasi intelijen adalah mengubah paradigma intelijen dari alat penguasa dengan kewenangan dan kekuasaan yang tak terbatas menjadi intelijen sebagai organisasi atau producer

Usulan perombakan terhadap dinas-dinas intelijen negara itu hanyalah satu dari lebih dari 30 rekomendasi yang diajukan komisi itu dalam sebuah laporan yang dirilis Selasa.

yang memberikan keuntungan yang menentukan bagi mereka yang menguasainya. Bahkan media massa mampu untuk mempengaruhi dengan signifikan proses peradilan yang sedang berlangsung, sehingga berakibat kekuasaan kehakiman menjadi tidak independen. Media massa sangat efektif sebagai alat pembenaran.

The Monthly bill had been fought for because 2016, and its discussions experienced faced hurdles such as rejections from members of parliament.

An assembly involving a separatist movement or land dispute could possibly be issue to harsher regulatory therapy. Such as, numerous protests in West Papua (where by demonstrators are thought to signify separatist groups) have already been broken up with using weapons. Furthermore, on August two, 2017, the government disbanded the Muslim hard-line group Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) for conducting routines that contradict point out ideology of Pancasila as well as the theory of a unitary condition on the Republic of Indonesia.

untuk melakukan operasi dan ternyata kegiatan/operasi tersebut terbukti melanggar hukum. Dalam kasus ini seharusnya ada hukum yang mengatur perlindungan terhadap personel intelijen negara yang melakukan tindakan melanggar hukum, karena kesalahan dari sang consumer dalam memberikan perintah.

Period pertama adalah masa intelijen perjuangan sebelum kemerdekaan Indonesia. Pada periode ini, tujuan utama intelijen adalah untuk memberikan informasi kepada pemerintahan pada masa itu, termasuk Presiden Soekarno, mengenai gerak-gerik penjajah yang berusaha kembali menduduki Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan pada 1945.

Users of Indonesia’s Residence of Associates have come below fireplace for passing a regulation giving by themselves powers to obstruct corruption investigations as well as press expenses against Di Sini their critics.

Period orde baru meninggalkan legacy intelijen, dengan stigma sebagai alat represif penguasa terhadap kelompok oposisi dan menyebar teror untuk menciptakan rasa takut publik. Kekuasaan orde baru, telah memfasilitasi kewenangan intelijen tanpa batas.

Konfik yang terjadi di Poso, Sulawesi Tengah pada 1998-2001 juga merupakan salah satu contoh. Konflik di Poso melibatkan konflik antara agama Islam dan Kristen yang berakibat pada kerusuhan massal yang memakan banyak korban meninggal, korban luka, dan tempat peribadatan dan rumah yang dibakar oleh oknum tidak bertanggung jawab.

Sukarno's balancing act of "Nasakom" (nationalism, religion and communism) had been unravelled. His most important pillar of help, the PKI, were successfully eradicated by the opposite two pillars—the military and political Islam; and the army was on the way to unchallenged electrical power. In March 1968, Suharto was formally elected president.

On August 29, six elite troops had been arrested for alleged involvement within the killing of 4 indigenous Papuans as well as mutilation of their bodies.

Theo Kelen, Jayapura – The Indonesian authorities is considered not to be seriously interested in resolving the armed conflict in Papua. An approach of peaceful dialogue have to go on to be encouraged being an effort and hard work to take care of the conflict in Papua, but The federal government has ignored this.